AD dan ART PDBI

ANGGARAN DASAR
PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA

MUKADIMAH

Olympism merupakan dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan jasmani dan rohani. Serta mengharmoniskan hubungan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan dan pendidikan , sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai pendidikan yang baik dan penghargaan pada prinsip etika yang universal.
Bahwa sesungguhnya olahraga dan seni adalah kebutuhan manusia menurut kodratnya atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, merupakan salah satu aspek dan unsur yang berpengaruh dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Dengan didorong oleh keinginan luhur, tanggung jawab, kesadaran yang mendalam untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, serta guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diyakini bahwa Widitra merupakan salah satu wahana dalam rangka pembinaan dan pengembangan generasi muda.
Atas dasar kesadaran dan kedudukan, fungsi serta tanggung jawab olahraga Widitra terhadap pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, satuan – satuan Drum Band Indonesia mempersatukan diri dalam organisasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

B A B I
NAMA, BENTUK, SIFAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
N A M A
1. Persatuan Drum Band di Indonesia ini diberi nama PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA, disingkat PDBI.
2. Persatuan Drum Band Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1977 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2
BENTUK DAN SIFAT
1. Persatuan Drum Band Indonesia ialah satu organisasi sosial dan bergerak di bidang olahraga yang mengandung unsur seni.
2. Persatuan Drum Band Indonesia mencakup dan mewadahi satuan Drum Band, Marching Band, Drum Corps, Military & Police Band dan Korps Musik.
3. Persatuan Drum Band Indonesia ialah satu organisasi nonpolitik dalam arti seluas-luasnya dan merupakan persatuan satuan-satuan amatir.

Pasal 3
KEDUDUKAN (STATUS)
1. Persatuan Drum Band Indonesia adalah satu-satunya organisasi cabang olahraga di bawah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) yang diberi kewenangan untuk bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh per-widitra-an di Indonesia.
2. Persatuan Drum Band Indonesia mengkoordinasikan dan merekomendasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia per-widitra-an di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia Internasional.

BAB II
AZAS DAN DASAR,
LAMBANG, BENDERA DAN LAGU
Pasal 4
AZAS DAN DASAR
1. Persatuan Drum Band Indonesia berazaskan Pancasila.
2. Persatuan Drum Band Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Pasal 5
LAMBANG, BENDERA DAN LAGU
1. Lambang.
Lambang Persatuan Drum Band Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut :
2. Makna Lambang.
a. Lotus (bunga teratai) :
Melambangkan bahwa warga dengan kelopak 5 Persatuan Drum Band Indonesia dan lingkaran besar memiliki ide dan cita-cita yang senantiasa di dalamnya berazaskan Pancasila.
b. Lingkaran :
Menunjukkan kebulatan tekad.
c. Komposisi alat :
Mace, Snare Drum, dan Bellyra menunjukkan unit-unit (satuan) Widitra.
d. Lima lingkaran warna putih bergandengan :
Persatuan Drum Band Indonesia adalah anggota KONI dan KOI yang senantiasa menjunjung tinggi Olympism.
e. Tulisan ”Persatuan Drum Band Indonesia” dicantumkan dalam kelopak bunga.
3. Makna Warna.
a. Biru : persada nusantara.
b. Kuning : keluhuran cita-cita.
c. Merah : sifat kesatria dalam perjuangan memajukan bangsa dan negara.
d. Putih : sportifitas dan menjunjung tinggi profesionalitas selaku anggota KONI dan
KOI.
4. Bendera.
Bendera Persatuan Drum Band Indonesia berwarna dasar putih yang melambangkan jiwa dan semangat sportifitas bangsa Indonesia, bergaris biru sebanyak 8 (delapan) garis.
5. Lagu.
Persatuan Drum Band Indonesia memiliki lagu HYMNE dan MARS Persatuan Drum Band Indonesia.

BAB III
TEMPAT, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6
TEMPAT (DOMISILI)
Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia bertempat di Ibukota Negara.

Pasal 7
MAKSUD DAN TUJUAN
1. Persatuan Drum Band Indonesia bermaksud menghimpun satuan-satuan Widitra dalam satu wadah organisasi.
2. Persatuan Drum Band Indonesia bertujuan membina generasi muda Indonesia untuk menjadi manusia Pancasila, serta memupuk persahabatan antar bangsa-bangsa melalui per- widitra-an.

B A B II
K E A N G G O T A A N

Pasal 8
JENIS ANGGOTA
1. Anggota yang bersifat satuan : Kehormatan
2. Anggota yang bersifat perseorangan :
a. Luar Biasa.
b. Kehormatan.

Pasal 9
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN
Yang dapat diterima menjadi anggota Persatuan Drum Band Indonesia ialah mereka yang :
1. Dapat menerima azas, maksud dan tujuan Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Bersedia memenuhi kewajiban organisasi serta taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 11
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Berakhirnya keanggotaan tersebut dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini dapat terjadi karena :
1. Menyatakan mengundurkan diri.
2. Membubarkan diri/dibubarkan.
3. Dikeluarkan dari keanggotaan.
4. Meninggal dunia.

B A B III
O R G A N I S A S I

Pasal 12
SUSUNAN ORGANISASI
Organisasi Persatuan Drum Band Indonesia disusun secara berjenjang dari Pusat sampai Kabupaten/Kota dengan lingkup kewilayahan sebagai berikut :
1. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia yang meliputi seluruh wilayah Indonesia diurus oleh Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia disingkat PB. PDBI.
2. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia yang meliputi wilayah setingkat Provinsi diurus oleh Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia disingkat PENGPROV-PDBI.
3. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia yang meliputi wilayah setingkat Kabupaten/Kota diurus oleh Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia disingkat PENGKAB-PDBI / PENGKOT-PDBI.

Pasal 13
DEWAN PENYANTUN
1. Di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PB PDBI, dibentuk Dewan Penyantun yang anggotanya adalah Pimpinan Kelembagaan baik negeri maupun swasta.
2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PDBI Provinsi kabupaten/Kota, dapat dibentuk Dewan Penyantun.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
DEWAN KEHORMATAN
1. Dewan Kehormatan adalah lembaga yang dibentuk untuk menghormati mantan Ketua Umum, tokoh per-widitra-an yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan per-widitra-an nasional maupun daerah.
2. Dewan Kehormatan dibentuk di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
3. Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan pada Ketua Umum dalam menyelesaikan pelanggaran berat etika per-widitra-an. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan
Kehormatan bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari nama-
nama yang tercantum di dalam Dewan Kehormatan.
4. Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
DEWAN PENASEHAT
Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia dapat meminta kepada seseorang / badan / instansi pemerintah maupun swasta untuk duduk dalam Badan Penasehat.

Pasal 16
DEWAN PAKAR
Dewan Pakar adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan, masukan secara tekhnis maupun non tekhnis tentang tata laksana per-widitra-an.

Pasal 17
SUSUNAN PENGURUS BESAR
Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia terdiri dari :
1. Ketua Umum
2. Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi
3. Wakil Ketua Umum II Bidang Binpres dan Litbang
4. Wakil Ketua Umum III Bidang Umum dan Humas
5. Sekretaris Jendral
6. Wakil Sekretaris Jendral I
7. Wakil Sekretaris Jendral II
8. Bendahara Umum
9. Wakil Bendahara Umum
10. Internal Auditor
11. Kepala Bidang Organisasi
12. Komisi Daerah :
13. Korwil I
14. Korwil II
15. Korwil III
16. Korwil IV
17. Korwil V
18. Korwil VI
19. Korwil VII
20. Komisi Luar Negeri
21. Kepala Bidang Binpres
22. Komisi Lomba
23. Komisi Juri
24. Komisi Pendidikan dan Penataran
25. Komisi Kemitraan dan Peragaan
26. Kepala Bidang Umum
27. Komisi Hukum dan Disiplin
28. Komisi Usaha dan Dana
29. Kepala Bidang Humas
30. Komisi Promosi
31. Komisi Publikasi dan Dokumentasi
32. Komisi Informasi dan Teknologi
33. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
34. Komisi Penelitian dan Pengembangan Organisasi
35. Komisi Litbang Binpres
36. Komisi Litbang Umum.

Pasal 18
SUSUNAN PENGURUS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Susunan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan Pengurus Besar, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya.

Pasal 19
KOORDINATOR KECAMATAN
1. PDBI PengKab/ Kota dapat membentuk Koordinator di tingkat kecamatan.
2. Koordinator Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Peng. Kab./Kota PDBI di wilayahnya.

Pasal 20
RANGKAP JABATAN
1. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PDBI tidak boleh merangkap jabatan di organisasi olahraga Anggota KONI.
2. Ketua Umum dan Sekrtaris Umum PDBI Provinsi dan PDBI Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan pada organisasi olahraga Anggota KONI sesuai tingkatannya.

Pasal 21
PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN
1. Pengurus Besar PDBI disahkan dan dikukuhkan oleh KONI PUSAT.
2. Pengurus Provinsi PDBI disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar PDBI.
3. Pengurus Kabupaten/Kota PDBI disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Provinsi PDBI.

Pasal 22
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
1. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia bertugas melaksanakan segala keputusan Musyawarah Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.
2. Pengurus Provinsi bertugas membantu Pengurus Besar dalam melaksanakan dan menjabarkan semua keputusan Musyawarah Nasional di masing-masing wilayah/daerahnya, serta bertanggung jawab secara berjenjang ke atas melalui Musyawarah Kabupaten/Kota.

B A B IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 23
M U S Y A W A R A H
1. Musyawarah terdiri dari :
a. Musyawarah Nasional yang disingkat MUNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi PDBI yang diselenggarakan 4 tahunsekali.
b. MUNAS dihadiri oleh :Pengurus Besar PDBI sebagai narasumber, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
c. Utusan dari setiap Pengurus Provinsi PDBI.
d. Utusan sebagai peninjau.
e. Undangan lainnya.
f. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai MUNAS dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
g. MUNAS bertugas untuk : memilih pimpinan MUNAS dari dan oleh peserta MUNAS.
h. Menetapkan tata tertib dan acara MUNAS.
i. Menjaring, menyaring dan menetapkan calon-calon Ketua Umum Pengurus Besar PDBI.
j. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Besar PDBI yang sekaligus bertindak
sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Besar PDBI.
k. Memilih 4 (empat) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum
menyusun dan membentuk Pengurus Besar PDBI.
l. Mengesahkan usul/rancangan perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
m. Menetapkan program kerja dan pembinaan per-widitra-an jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
n. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar PDBI.
o. Memilih dan menentukan tempat penyelenggaraan MUNAS PDBI.
p. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan prestasi per-widitra-an.
2. Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan jika :
a. Dalam keadaan darurat dan mendesak.
b. Atas usulan anggota dan mendapatkan dukungan oleh sekurang-kurangnya 2/3
(duapertiga) jumlah Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 25
MUSYAWARAH PROVINSI
Musyawarah Provinsi yang disingkat MUSPROV adalah pemegang kekuasaan tertinggi Peng. Prov. PDBI yang di selenggarakan sekali dalam 4 tahun.
1. MUSPROV dihadiri oleh :
a. Utusan Pengurus Besar PDBI sebagai narasumber.
b. Pengurus Provinsi PDBI.
c. Utusan dari setiap Pengurus Kabupaten/Kota PDBI.
d. Undangan lainnya.
e. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai MUSPROV dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. MUSPROV bertugas untuk :
a. Memilih pimpinan MUSPROV dari dan oleh peserta MUSPROV.
b. Menetapkan tata tertib dan acara MUSPROV.
c. Menjaring, menyaring, dan menetapkan calon-calon Ketua Umum Pengurus Provinsi PDBI.
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Provinsi PDBI yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Provinsi PDBI.
e. Memilih 4 (empat) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum
menyusun dan membentuk Pengurus Provinsi PDBI.
f. Menetapkan program kerja dan pembinaan per-widitra-an jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
g. Meminta danmemutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban Pengurus Provinsi PDBI.
h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan prestasi per-widitra-an.

Pasal 26
MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA
Musyawarah Kabupaten/Kota yang disingkat MUSKAB/MUSKOT adalah pemegang kekuasaan tertinggi Pengurus Kabupaten/Kota PDBI yang di selenggarakan sekali dalam 4 tahun.
1. MUSKAB/MUSKOT dihadiri oleh :
a. Utusan Pengurus Provinsi PDBI sebagai narasumber.
b. Pengurus Kabupaten/Kota PDBI.
c. Utusan dari setiap Unit per-widitra-an.
d. Undangan lainnya.
e. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Pengurus
Kabupaten/Kota PDBI dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. MUSKAB/KOTA bertugas untuk :
a. Memilih pimpinan MUSKAB/KOTA dari dan oleh peserta MUSKAB/KOTA.
b. Menetapkan tata tertib dan acara MUSKAB/KOTA.
c. Menjaring, menyaring, dan menetapkan calon-calon Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota PDBI.
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Kabupaten/Kota PDBI yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk Pengurus Kabupaten/Kota PDBI.
e. Memilih 4 (empat) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum
menyusun dan membentuk Pengurus Kabupaten/Kota PDBI.
f. Menetapkan program kerja dan pembinaan per-widitra-an jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek.
g. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggung jawaban Kabupaten/Kota PDBI.
h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan prestasi per-widitra-an.

Pasal 27
R A P A T
Rapat Persatuan Drum Band Indonesia terdiri dari :
1. Rapat Kerja.
2. Rapat Koordinasi Bidang.
3. Rapat Pengurus.
4. Rapat-rapat lain yang ditentukan oleh Pengurus.

B A B VI
KEJUARAAN

Pasal 28
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN
1. Kejuaraan yang diakui oleh PDBI adalah :
a. Pekan Olahraga Nasional.
b. Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON).
c. Kejuaraan Nasional.
d. Kejuaraan Military & Police Band.
e. Kejuaraan Korps Musik.
f. Pekan Olahraga Provinsi.
g. Kejuaraan Provinsi (KEJURPROV).
h. Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.
i. Kejuaraan Kabupaten/Kota (KEJURKAB/KOTA).
j. Kejuaraan Terbuka yang di selenggarakan oleh PDBI atau pihak lain atas rekomendasi
PDBI sesuai dengan tingkatannya.
k. Kejuaraan Terbuka Internasional yang direkomendasi oleh PB PDBI.
l. Kejuaraan Kabupaten/Kota, Provinsi, Wilayah, Nasional dan Internasional
2. Diselenggarakan dengan tujuan :
a. Memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Meningkatkan prestasi per-widitra-an.
c. Meningkatkan ketahanan nasional.
d. Memasyarakatkan per-widitra-an.
e. Menjaring bibit-bibit atlit potensial.
f. Mempererat persahabatan dan persaudaraan.

BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29
KEUANGAN
1. Sumber keuangan organisasi berasal dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah.
b. Bantuan Dewan Penyantun.
c. Sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.
d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan pemerintah yang berlaku.
e. Iuran Wajib Anggota.

Pasal 30
KEKAYAAN
1. Kekayaan organisasi berupa :
a. Uang.
b. Surat-surat berharga.
c. Atribut organisasi.
d. Alat dan atau barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 31
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. PDBI melindungi Hak Kekayaan Intelektual Anggota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 32
ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 33
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
1. Perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh MUNAS dan atau MUNASLUB.
2. Usul perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam MUNAS atau MUNASLUB setelah mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.
3. Perubahan dapat disahkan oleh MUNAS atau MUNASLUB apabila usul perubahan tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

Pasal 34
PEMBUBARAN
1. Pembubaran PDBI hanya dapat dilakukan oleh MUNAS yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang ada.
3. MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas adalah sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan anggota dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam MUNAS tersebut.

BAB IX
KODE KEHORMATAN, PENUTUP DAN LAIN-LAIN

Pasal 35 
KODE KEHORMATAN
1. Kode kehormatan Persatuan Drum Band Indonesia berlaku bagi setiap anggota, baik anggota satuan maupun perorangan.
2. Kode kehormatan dimaksud untuk dijadikan pangkal tolak pembinaan disiplin dari anggota.
3. Kode kehormatan Persatuan Drum Band Indonesia dicantumkan pada Lampiran Anggaran Dasar Persatuan Drum Band Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Persatuan Drum Band Indonesia.

PENUTUP
Pasal 36
Anggaran Dasar PDBI yang pertama berlaku sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2013 dan Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan.

Pasal 37
LAIN-LAIN
1. Setelah disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDBI ini maka Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota segera menyesuaikan.
2. Hal-hal yang belum dan tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia dapat membuat Keputusan sebagai Peraturan Pelaksana, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Disahkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Desember 2013

PENGURUS BESAR
PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA KETUA UMUM,
Brigjen TNI. Rahardjo, S.Sos.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA

B A B I
D A S A R
Pasal 1
Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran yang lebih rinci dari Anggaran Dasar dan disusun berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musyawarah Nasional ke VIII, 27 April 2013 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

B A B II
K E A N G G O T A A N
Pasal 2
1. Anggota Persatuan Drum Band Indonesia terdiri dari :
a. Anggota yang berbentuk perkumpulan, yaitu :
1) Satuan Drum Band.
2) Satuan Marching Band.
3) Satuan Drum Corps.
4) Korps Musik
5) Military & Police Band
6) Asosiasi Yuri.
7) Asosiasi Pelatih.
8) Yayasan / Badan Usaha.
b. Anggota perseorangan yaitu seseorang yang sungguh-sungguh bermaksud mengabdikan diri untuk kepentingan per-widitra-an di Indonesia.
2. Anggota Persatuan Drum Band Indonesia digolongkan statusnya menjadi :
a. Anggota biasa, ialah perkumpulan/satuan yang membayar uang pangkal dan iuran secara teratur.
b. Anggota luar biasa, ialah mereka baik seseorang dan atau perkumpulan Drum Band yang menyumbangkan keahliannya, pikirannya, tenaga dan materil kepada Persatuan Drum Band Indonesia.
c. Anggota kehormatan, ialah mereka baik seseorang dan atau perkumpulan Drum Band yang karena jasanya bagi perkembangan Persatuan Drum Band Indonesia diminta untuk menjadi anggota kehormatan Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Keanggotaan Persatuan Drum Band Indonesia dapat diberikan atau diperoleh :
a. Untuk anggota biasa dan luar biasa dengan mengisi blanko isian permohonan yang kemudian dikirim kepada :
1) Pengurus Kabupaten/ Kota.
2) Pengurus Provinsi untuk Provinsi/ Daerah Istimewa/ Daerah Khusus.
3) Pengurus Besar untuk daerah yang belum ada Pengurus Kabupaten/ Kota maupun Pengurus Provinsi.
b. Untuk anggota Kehormatan dengan menyatakan kesediaannya baik secara tertulis atau lisan kepada Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
c. Status anggota Kehormatan hanya dapat diberikan oleh Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
1. Anggota biasa :
a. Mempunyai hak bicara dan hak suara dalam rapat Persatuan Drum Band Indonesia.
b. Mempunyai hak memperoleh tanda keanggotaan berbentuk nomor induk satuan.
c. Mempunyai hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia.
d. Mempunyai kewajiban membayar uang pangkal dan iuran secara teratur sesuai yang ditentukan oleh rapat kerja Persatuan Drum Band Indonesia.
e. Mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan dan prosedur dalam kehidupan organisasi Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Anggota luar biasa perseorangan :
a. Mempunyai hak bicara dalam rapat Persatuan Drum Band Indonesia.
b. Mempunyai hak memperoleh tanda keanggotaan Persatuan Drum Band Indonesia.
c. Mempunyai hak memilih dan dipilih dalam kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia.
d. Mempunyai kewajiban mematuhi semua ketentuan yang sah dalam kehidupan organisasi Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Anggota luar biasa satuan :
a. Mempunyai hak bicara dalam rapat Persatuan Drum Band Indonesia.
b. Mempunyai hak memperoleh tanda keanggotaan berbentuk nomor induk satuan.
c. Mempunyai kewajiban membayar uang pangkal dan iuran secara teratur sesuai dengan ketantuan yang disahkan oleh rapat kerja Persatuan Drum Band Indonesia.
d. Mempunyai kewajiban mematuhi ketentuan-ketantuan dan prosedur dalam kehidupan organisasi Persatuan Drum Band Indonesia.
4. Anggota kehormatan :
a. Mempunyai hak bicara dalam Musyawarah Nasional Persatuan Drum Band Indonesia.
b. Mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik dan kehormatan organisasi Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 4
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
1. Keanggotaan Persatuan Drum Band Indonesia dapat berakhir sementara atau seterusnya (tetap).
2. Berakhirnya keanggotaan Persatuan Drum Band Indonesia dalam waktu sementara dikenakan kepada :
a. Anggota Persatuan Drum Band Indonesia yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada Persatuan Drum Band Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
b. Anggota Persatuan Drum Band Indonesia yang dengan sengaja melakukan
pelanggaran sehingga menyebabkan tidak baiknya nama dan martabat Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Berakhirnya keanggotaan Persatuan Drum Band Indonesia dalam waktu seterusnya diberikan apabila :
a. Meninggal dunia.
b. Diberhentikan karena pelanggaran.
c. Mengundurkan diri.
d. Membubarkan diri/dibubarkan.

Pasal 5
SYARAT BERDIRINYA SATUAN
1. Satuan Drum Band / Marching Band / Drum Corps anggota Persatuan Drum Band Indonesia dapat berbentuk Satuan Kecil atau Satuan Besar.
2. Satuan Kecil ialah satuan yang memiliki anggota satuan sekurang-kurangnya berjumlah 19 (sembilan belas) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang.
3. Satuan Besar ialah satuan yang memiliki anggota satuan berjumlah lebih dari 33 (tiga puluh tiga) orang.
4. Satuan anggota Persatuan Drum Band Indonesia adalah satuan yang memiliki :
a. Jumlah tetap anggota satuan.
b. Pengurus tetap satuan
c. Alamat tetap satuan.
d. Jadwal tetap latihan satuan.
e. Nomor induk satuan dari Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus
Kabupaten/Kota. Persatuan Drum Band Indonesia.
5. Diluar ketentuan ayat 4 Pasal 5 Bab II Anggaran Rumah Tangga ini, dalam hal yang sangat khusus, hanya Pengurus Besar / Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia dibenarkan untuk membentuk Satuan Drum Band / Marching Band / Drum Corps/ Korps Musik yang bersifat gabungan yang diambil dari beberapa satuan, sebagai satuan tugas.

B A B III
DISIPLIN, REHABILITASI DAN PENGHARGAAN
Pasal 6
D I S I P L I N
1. Setiap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peri kehidupan Persatuan Drum Band Indonesia dan atau yang mencemarkan nama baik / kehormatan Persatuan Drum Band Indonesia dapat dijatuhi sanksi.
2. Bentuk-bentuk sanksi adalah :
a. Teguran yang bersifat koreksi secara lisan atau tertulis.
b. Penangguhan sementara terhadap status keanggotaan (skorsing).
c. Pemberhentian dari keanggotaan.
3. Proses penjatuhan sanksi diatur sebagai berikut :
a. Apabila didapat atau diketahui adanya pelanggaran, selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari setelah itu telah diselenggarakan rapat pengurus khusus untuk itu.
b. Pelaksanaan penyelenggaraan rapat tersebut dalam ayat ini dapat diadakan lebih dari satu kali, sesuai dengan waktu dan kesempatan yang tersedia sepanjang tidak melebihi masa waktu satu bulan untuk :
1) Menilai pelanggaran yang terjadi.
2) Mendengar saran dan pendapat sedikit-dikitnya dua anggota Dewan Penasehat.
3) Memutuskan bentuk dan lamanya hukuman yang dijatuhkan dalam suatu surat keputusan yang ditandatangani oleh anggota rapat.
c. Pimpinan rapat pengurus khusus ini hanya dapat dijabat oleh Ketua Umum atau Ketua Harian atau Ketua Bidang Persatuan Drum Band Indonesia.
d. Anggota-anggota rapat pengurus khusus ini sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang
Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia yang dinilai memahami persoalan pelanggaran yang dirapatkan.
e. Jika si pelanggar tidak dapat menerima sanksi yang dijatuhkan, ia wajib tetap menjalani sanksi tersebut namun ia dapat mengajukan keberatan di sidang Musyawarah Nasional maupun Provinsi maupun Kabupaten/ Kota sesuai dengan keanggotaannya secara lisan maupun secara tertulis dilengkapi dengan alasan- alasan keberatannya, guna memperoleh ketetapan bentuk sanksinya atau rehabilitasinya.

Pasal 7
REHABILITASI
1. Setiap anggota Persatuan Drum Band Indonesia yang dijatuhi sanksi mempunyai kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi.
2. Bentuk-bentuk rehabilitasi adalah :
a. Rehabilitasi mutlak.
b. Rehabilitasi istimewa.
c. Rehabilitasi khusus.
d. Rehabilitasi dengan sendirinya (otomatis).
3. Proses memperoleh rehabilitasi :
a. Rehabilitasi mutlak diperoleh oleh terkena sanksi jika ia dinyatakan tidak bersalah oleh rapat pengurus khusus dan berhak memperoleh surat keputusan pernyataan tidak bersalah dari Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia yang bersangkutan.
b. Rehabilitasi istimewa diperoleh oleh terkena sanksi jika kepadanya diberikan pengampunan sebelum selesai atau sedang menjalani masa sanksi yang ditetapkan.
c. Rehabilitasi khusus diperoleh oleh terkena sanksi jika kepadanya diberikan keringanan bentuk dan lamanya sanksi yang telah diputus serta sedang dijalankan.
d. Rehabilitasi dengan sendirinya (otomatis) diperoleh oleh yang terkena sanksi jika ia telah selesai menjalani bentuk dan lamanya sanksi yang diputuskan kepadanya.

Pasal 8
BENTUK PENGHARGAAN
1. Penghargaan dapat diberikan kepada setiap orang yang dinilai berprestasi dan berjasa bagi Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Bentuk dan jenis penghargaan dan orang yang berhak memperolehnya diputuskan oleh rapat anggota pengurus lengkap.
3. Pedoman dan tata cara pelaksanaan Pasal 8 ayat 1 diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Rapat Kerja Nasional.
B A B IV
K E P E N G U R U S A N
Pasal 9
JENJANG KEPENGURUSAN
1. Jenjang kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia Pusat/ Tingkat Nasional disebut Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia, disingkat PB-PDBI.
b. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia Daerah Provinsi / Daerah Khusus / Daerah Istimewa disebut Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia, disingkat PENGPROV-PDBI.
c. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia Daerah Kabupaten/Kota disebut Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia, disingkat PENGKAB- PDBI / PENGKOT-PDBI.
d. Kepengurusan satuan Drum Band / Marching Band / Drum Corps, dengan diikuti nama satuannya.
2. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia pada tiap-tiap jenjang mempunyai otonomi pengaturan kegiatan organisasinya dengan tetap mematuhi kewenangan, hak dan kewajiban serta tata hubungan yang diatur oleh Persatuan Drum Band Indonesia dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya.

Pasal 10
PEMILIHAN PENGURUS
1. Pemilihan Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia dilakukan sebagai berikut :
a. Musyawarah Nasional memilih Ketua Umum Pengurus Besar PDBI.
b. Pemilihan Pengurus Besar dilakukan dengan memberikan hak prerogratif Ketua Umum terpilih dan dibantu oleh tim formatur sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang formatur dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang formatur yang dipilih oleh Musyawarah Nasional.
c. Jika disusun formatur, maka :
1) Formatur memilih dan menetapkan susunan pengurus atas nama Musyawarah Nasional selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 40 (empat puluh) hari setelah Musyawarah Nasional ditutup.
2) Susunan Pengurus Besar tersebut diatas dilaporkan kepada KONI Pusat untuk disahkan dan dikukuhkan.
2. Pemilihan Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia dilakukan sebagai berikut :
a. Musyawarah Provinsi memilih Ketua Umum.
b. Pemilihan Pengurus Provinsi dilakukan dengan memberikan hak prerogratif Ketua Umum terpilih dan dibantu oleh tim formatur sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang formatur dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang formatur yang dipilih oleh Musyawarah Provinsi.
c. Jika disusun formatur, maka :
Formatur memilih dan menetapkan susunan pengurus atas nama Musyawarah Provinsi selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 40 (empat puluh) hari setelah Musyawarah Provinsi ditutup.
d. Tata cara pemilihan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi dengan berpedoman kepada tata cara pemilihan Pengurus Besar.
e. Susunan Pengurus Provinsi PDBI yang telah ditetapkan oleh tim formatur dilaporkan kepada KONI Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi selanjutnya dikirim ke PB PDBI untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PDBI.
f. Pengurus Provinsi PDBI dikukuhkan oleh Pengurus Besar PDBI.
3. Pemilihan Pengurus Kabupaten/ Kota Persatuan Drum Band Indonesia dilakukan sebagai berikut :
a. Musyawarah Kabupaten/ Kota memilih Ketua Umum.
b. Pemilihan Pengurus kabupaten/ Kota dilakukan dengan memberikan hak prerogratif Ketua Umum terpilih dan dibantu oleh tim formatur sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang formatur dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang formatur yang dipilih oleh Musyawarah Kabupaten/ Kota.
c. Jika disusun formatur, maka :
Formatur memilih dan menetapkan susunan pengurus atas nama Musyawarah Kabupaten/ Kota selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 40 (empat puluh) hari setelah Musyawarah Kabupaten/ Kota ditutup.
d. Tata cara pemilihan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/ Kota dengan berpedoman kepada tata cara pemilihan Pengurus Besar.
e. Susunan Pengurus Kabupaten/ Kota PDBI yang telah ditetapkan oleh tim formatur dilaporkan kepada KONI Kabupaten/ kota untuk mendapatkan rekomendasi selanjutnya dikirim ke Pengprov PDBI untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/ Kota PDBI.
f. Pengurus Kabupaten/ Kota PDBI dikukuhkan oleh Pengurus Provinsi PDBI.
4. Pemilihan Pengurus perkumpulan pada satuan Persatuan Drum Band Indonesia diatur sendiri oleh perkumpulan masing-masing dan dilaporkan kepada Pengurus Kabupaten/ Kota Persatuan Drum Band Indonesia untuk mendapatkan nomor Induk satuan dan dapat dikukuhkan oleh Pengurus Kabupaten/ Kota PDBI.

Pasal 11
SYARAT BERDIRINYA PENGURUS
1. Kepengurusan PDBI tingkat Nasional/ Pusat dapat dibentuk bila sekurang-kurangnya
16 (enam belas) kepengurusan tingkat Provinsi.
2. Kepengurusan PDBI tingkat Provinsi dapat dibentuk bila sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) kepengurusan Kabupaten/ Kota.
3. Kepengurusan PDBI tingkat Kabupaten/ Kota dapat dibentuk bila sekurang-kurangnya mempunyai 3 (tiga) satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Korps Musik.
4. Kepengurusan PDBI Provinsi yang belum dapat terbentuk, maka Pengurus PDBI Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi tersebut berada langsung dibawah pengawasan Pengurus Besar.
5. Kepengurusan PDBI Kabupaten/Kota yang belum dapat terbentuk, maka satuan yang ada di Daerah Kabupaten/Kota tersebut berada langsung dibawah pengawasan Pengurus Provinsi.
6. Pengurus PDBI Kabupaten/ Kota dan Pengurus PDBI Provinsi yang belum dapat terbentuk, maka satuan atau satuan-satuan yang ada di daerah tersebut berada langsung dibawah pengawasan Pengurus Besar.

Pasal 12
PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS
1. Perubahan dan penggantian pengurus PDBI dapat terjadi apabila :
a. Jabatan yang lowong karena :
1) Anggota pengurus meninggal dunia.
2) Anggota pengurus mengajukan permohonan berhenti.
3) Anggota pengurus diberhentikan.
4) Anggota pengurus berpindah tempat diluar daerah administrasinya yang setingkat.
b. Anggota pengurus yang dinilai tidak dapat bekerjasama secara harmonis dengan anggota pengurus yang lain.
c. Anggota pengurus yang meninggalkan tugasnya berturut-turut selama tiga bulan tanpa alasan yang jelas.
2. Wewenang mengubah dan mengganti anggota pengurus Persatan Drum Band Indonesia adalah :
a. Perubahan dan penggantian anggota Pengurus Besar untuk jabatan Ketua Umum, penggantiannya hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional / Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Untuk jabatan pengurus lainnya dilakukan oleh Rapat Pengurus Besar Lengkap yang kemudian dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Nasional berikutnya.
b. Perubahan dan penggantian anggota pengurus daerah untuk jabatan Ketua Umum, penggantiannya hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Provinsi / Musyawarah Provinsi Luar Biasa.
Untuk jabatan pengurus lainnya dilakukan oleh Rapat Pengurus Provinsi Lengkap yang kemudian dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Provinsi berikutnya dan kemudian dilaporkan kepada Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
c. Perubahan dan penggantian anggota pengurus Kabupaten/Kota untuk jabatan Ketua Umum, penggantiannya hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
Untuk jabatan pengurus lainnya dilakukan oleh Rapat Pengurus Kabupaten/Kota Lengkap yang kemudian dipertanggung-jawabkan pada Musyawarah Kabupaten/Kota berikutnya dan kemudian dilaporkan kepada Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia.
d. Perubahan dan penggantian anggota pengurus perkumpulan Widitra diatur sendiri oleh satuan dan kemudian dilaporkan kepada Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 13
PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS BESAR
1. KETUA UMUM
a. Pemegang kebijaksanaan tertinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PB. PDBI.
b. Merumuskan kebijaksanaan di bidang Organisasi, Bidang Pembinaan prestasi, Bidang Umum dan pengembangan olahraga Drum Band.
c. Bertanggungjawab dan mengusahakan agar semua keputusan MUNAS dan RAKERNAS PDBI dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh PB. PDBI.
d. Mengkoordinasikan kegiatan PB PDBI dari bidang Organisasi, bidang Pembinaan Prestasi dan bidang Umum.
e. Bertindak ke dalam dan ke luar atas nama PB PDBI.
f. Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada musyawarah Nasional Persatuan Drum Band Indonesia.
g. Dalam tugasnya sehari-hari dibantu dan dilaksanakan oleh dua orang WAKIL KETUA Umum dan tiga Kepala Bidang Organisasi, Binpres dan Umum.
2. WAKIL KETUA UMUM I
a. Melaksanakan tugas dari Ketua Umum sebagai Koordinator Bidang Oraganisasi.
b. Mewakili Ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan.
c. Merumuskan Program Kerja PB PDBI Bidang Organisasi.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum untuk kepentingan dan perkembangan PB PDBI.
e. Memimpin rapat-rapat PB PDBI, apabila Ketua Umum berhalangan.
f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
g. Dalam menjalankan tugas harian, Wakil Ketua Umum I dibantu oleh Kepala Bidang Organisasi.
3. WAKIL KETUA UMUM II
a. Melaksanakan tugas dari Ketua Umum sebagai Koordinator Bidang Oraganisasi.
b. Mewakili Ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan.
c. Merumuskan Program Kerja PB PDBI Bidang Bidang Pembinaan dan Prestasi.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum untuk kepentingan dan perkembangan PB PDBI.
e. Memimpin rapat-rapat PB PDBI, apabila Ketua Umum berhalangan.
f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
g. Dalam menjalankan tugas harian, Wakil Ketua Umum II dibantu Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi.
4. WAKIL KETUA UMUM III
a. Melaksanakan tugas harian dari Ketua Umum sebagai Koordinator Bidang Umum.
b. Mewakili Ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan.
c. Merumuskan Program Kerja PB PDBI Bidang Umum.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum untuk kepentingan dan perkembangan PB PDBI.
e. Memimpin rapat-rapat Pengurus PB PDBI Bidang Umum, apabila Ketua Umum berhalangan.
f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
g. Dalam menjalankan tugas harian, Wakil Ketua Umum III dibantu Kepala Bidang Umum.
5. SEKRETARIS JENDERAL
a. Menyusun program kerja sekretariat PB PDBI.
b. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Kepala Bidang berhalangan.
c. Bertanggung jawab atas kegiatan kesekretariatan yang meliputi kegiatan ketata usahaan, pembinaan materil, dan perlengkapan serta pembinaan kerumah tanggaan PB PDBI.
d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari semua bidang PB PDBI.
e. Bertanggung jawab atas persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat
Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
f. Menampung, mengkoordinasikan dan menghimpun hubungan antara Pengurus Besar dan Pengurus Provinsi PDBI se Indonesia.
g. Menyusun laporan bidang kesekretariatan secara periodik.
h. Bertanggung jawab atas terselenggaranya Rakernas dan Munas PDBI.
i. Menjadi pendamping pada Rakernas dan Munas PDBI.
j. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
k. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris I, II dan sekretaris Eksekutif.
6. BENDAHARA UMUM
a. Membina dan mengkoordinasikan kebijakan umum dalam bidang keuangan dan anggaran PB PDBI.
b. Menyusun rencana anggaran belanja PB PDBI bekerjasama dengan Kepala-kepala Bidang.
c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran belanja PB PDBI.
d. Menyusun laporan keuangan secara periodik.
e. Menjadi pendamping dan nara sumber pada Rakernas dan Munas PDBI.
f. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
g. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil bendahara.
7. INTERNAL AUDITOR
a. Mengawasi mekanisme keuangan organisasi PB PDBI.
b. Memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan kegiatan PDBI di Indonesia maupun kegiatan di Luar Negeri.
c. Memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan keuangan PB PDBI.
d. Menjadi tempat koordinasi bagi Ketua Umum PB PDBI perihal mekanisme penggunaan Anggaran.
e. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Munas PDBI.
8. KEPALA BIDANG ORGANISASI
a. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan bidang Organisasi.
b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja PB PDBI di bidang Organisasi.
c. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan pengarahan serta pengawasan di bidang Organisasi PB. PDBI.
d. Mengkoordinasikan asosiasi pelatih dan juri drum band / marching band / drum corps Indonesia.
e. Mengusahakan peningkatan kualitas dan kuantitas kepengurusan Pengprov PDBI di seluruh Indonesia.
f. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum mengenai semua hal yang berkaitan dengan bidang Organisasi.
g. Menjadi pendamping dan nara sumber pada Rakernas dan Munas PDBI.
h. Menyusun laporan di bidang Organisasi secara periodik.
i. Mengkoordinasikan dan mengadakan penelitian terhadap keanggotaan dari setiap anggota PDBI sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDBI dan memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum PDBI tentang hasil penelitian tersebut.
j. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum sesuai dengan tugas bidang organisasi.
k. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang anggota dan komisi-komisi.
9. KOORDINATOR WILAYAH
a. Membantu menginformasikan kebijakan PB PDBI.
b. Mengkoordinir & mengawasi kegiatan cabang olahraga drum band diwilayahnya.
c. Bertanggung jawab dan menjaga nama baik kegiatan Cabang Olahraga Drum Band di wilayahnya.
d. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
10. KOMISI KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
a. Membangun kerja sama dengan pihak dalam Negeri atas nama PB PDBI.
b. Membangun kerja sama dengan pihak luar Negeri atas nama PB PDBI.
c. Mengkoordinir kegiatan cabang olahraga drum band kontingen PB PDBI di Luar Negeri.
d. Bertanggung jawab dan menjaga nama baik kegiatan Cabang Olahraga Drum Band PB PDBI di Luar Negeri.
e. Menjadi pendamping dan nara sumber PB PDBI pada Kegiatan di Luar Negeri.
f. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum PB PDBI.
11. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PRESTASI
a. Mewakili Ketua Umum dalam kegiatan bidang pembinaan prestasi.
b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja PB PDBI dalam bidang Pembinaan dan Prestasi.
c. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan pengarahan di bidang pembinaan dan prestasi PB PDBI.
d. Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan Drum Band / Marching Band / Drum Corps di bidang pembinaan dan prestasi sehingga kegiatan Drum Band / Marching Band / Drum Corps searah dengan ketentuan dan tujuan PDBI.
e. Mengusahakan peningkatan kualitas dan kuantitas kepelatihan dan penjurian, dalam rangka meningkatkan prestasi Cabang olahraga Drum Band.
f. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembinaan prestasi.
g. Menjadi pendamping dan nara sumber di bidang pembinaan prestasi pada Rakernas dan Munas PDBI.
h. Memberikan pengarahan dibidang pembinaan prestasi bagi Drum Band / Marching Band / Drum Corps di daerah-daerah melalui dan bersama dengan Pengprov PDBI se Indonesia.
i. Menyusun laporan di bidang pembinaan prestasi secara periodik.
j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
k. Dalam menjalankan tugas dibantu oleh seorang anggota dan komisi-komisi.
12. KOMISI PENGEMBANG WIDITRA
a. Mengembangkan cabang olahraga drum band.
b. Mengembangkan kegiatan Marching band.
c. Mengembangkan kegiatan Drum Corps.
d. Mengembangkan kegiatan Corps Musik Militer stayle
e. Membantu kabid binpres tentang perkembangan teknik cabang olahraga drum band.
f. Memberikan pertimbangan tentang teknis kepada Ketua Bidang Pembinaan Prestasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengembangan prestasi.
g. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
13. KOMISI LOMBA
a. Menyiapkan dan memantau kegiatan lomba cabor drum band tingkat Nasional.
b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan lomba cabor drum band di Indonesia.
c. Membantu membuat laporan hasil lomba cobor drum band yang dilaksanakan panitia pelaksana Kejuaraan tingkat Nasional.
d. Menganalisa peningkatan kualitas dan kuantitas Lomba Cabang olahraga Drum Band tingkat nasional.
e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
14. KOMISI JURI
a. Menjadi koordinator Juri cabor drum band.
b. Membuat data base Juri cabor drum band.
c. Menjaga kode etik Juri cobor drum band di Indonesia.
d. Menganalisa kualitas dan kuantitas Juri Cabor Drum Band di Indonesia.
e. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Bidang Pembinaan Prestasi mengenai segala hal tentang keberadaan Juri.
f. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
15. KOMISI PENDIDIKAN & PENATARAN
a. Membantu menyiapkan tenaga SDM Pelatih dan Juri PB PDBI.
b. Membantu menyiapkan pelaksanaan TOT Pelatih dan penataran Juri PB PDBI.
c. Bertanggung jawab tentang data base personal pelatih dan personal juri PDBI di Indonesia.
d. Menjadi tenaga pelaksana kegiatan TOT Pelatih dan Penataran Juri Cabor drum band di PB PDBI.
16. KOMISI KEMITRAAN DAN PERAGAAN
a. Menjalin kerjasama dengan instransi, lembaga, organisasi lain atas tugas PB PDBI untuk mendukung perkembangan cabang olahraga drum band.
b. Mengkoordinir penampilan / pagelaran cabor drum band tingkat Nasional.
c. Menata penampilan drum band di kegiatan parade olahraga tingkat Nasional.
d. Melaksanakan koordinasi dengan Ketua Bidang Pembinaan prestasi mengenahi segala hal tentang pelaksanaan peragaan satuan unit DB/ MB/ DC.
e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
17. KEPALA BIDANG UMUM
a. Mewakili Ketua Umum mengenai kegiatan bidang umum yang meliputi Dana, Sarana dan Usaha.
b. Menyusun program kerja PB PDBI di bidang Dana, Sarana dan Usaha
c. Bertanggung jawab terhadap kegiatan di bidang Dana, Sarana dan Usaha Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
d. Memantau dan mengawasi semua kegiatan pengumpulan Dana, Sarana dan kegiatan Usaha yang dilaksanakan oleh setiap anggota PDBI, sehingga kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Persatuan Drum Band Indonesia.
e. Mengadakan koordinasi dengan Bendahara dalam menyusun Anggaran Biaya, untuk keperluan PB PDBI sesuai dengan prioritas yang telah disetujui bersama.
f. Menyusun laporan bidang Dana, Sarana dan Usaha secara periodik.
g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain dari Ketua Umum sesuai dengan kepentingan organisasi.
h. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
i. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Komisi-komisi.
18. KOMISI HUKUM DAN DISIPLIN
a. Membina dan mengkoordinasikan kebijakan umum dalam bidang Hukum dan disiplin anggota PDBI.
b. Menyusun tatanan hukum cabang olahraga drum band yang sesuai dengan dasar undang – undang keolahragan di Indonesia.
c. Bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya organisasi PDBI dan kegiatan Cabang Olahraga Drum Band di Indonesia.
d. Menjadi pendamping dan nara sumber Ketua Umum pada Rakernas dan Munas Persatuan Drum Band Indonesia.
e. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
19. KOMISI USAHA DAN DANA
a. Mengadakan usaha yang berkaitan dengan cabor drum band yang tidak mengikat.
b. Mengadakan usaha sarana kelengkapan organisasi cabor drum band.
c. Menjalin kerjasama dengan sponsorship untuk meningkatkan pembinaan prestasi cabang olahraga drum band.
d. Menggali sumber dana yang tidak mengikat untuk perkembangan cabang olahraga drum band.
e. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Bidang Umum mengenai segala hal yang berkaitan dengan Dana.
f. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
20. KOMISI PERLENGKAPAN
a. Menyimpan invertaris sarana cabang olahraga drum band PB. PDBI.
b. Menertibkan keluar masuknya sarana cabor drum band PB PDBI.
c. Merawat sarana inventaris cobor drum band PB PDBI.
d. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
21. KEPALA BIDANG HUMAS
a. Sebagai penyampai informasi kebijakan PB PDBI.
b. Bertanggung jawab menjaga nama baik PB PDBI.
c. Menginformasikan kegiatan organisasi PB PDBI dan kegiatan Cabang Olahraga Drum Band di Indonesia dan diluar Negeri.
d. Menjalin kerjasama atas nama PB PDBI dengan media cetak dan elektronik.
e. Dalam malaksanakan tugasnya dibantu oleh dua orang anggota.
d. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
22. KOMISI PROMOSI
a. Menjalin kerjasama dengan pihak sponsorship untuk promosi cabor drum band.
b. Menawarkan program kegiatan PDBI dengan pihak luar dan dinas terkait.
c. Mempromosikan kegiatan cabor drum band dengan media cetak dan elektronik.
d. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
23. KOMISI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
a. Menyiapkan bahan kegiatan publikasi cabang olahraga drum band PB. PDBI, sebelum dan sesudah kegiatan yang sifatnya informatif.
b. Meliput dan merekam kegiatan Pengurus Besar PDBI.
c. Mendokumentasikan semua kegiatan PB PDBI.
d. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
24. KOMISI INFORMASI DAN TEHNOLOGI
a. Pengendali website PB. PDBI.
b. Menyusun Program Informasi yang sesuai dengan UU. No. 11 tahun 2010 tentang Informasi dan Transaksi Informatika (ITI).
c. Menerima dan menghimpun semua kegiatan PB PDBI untuk di informasikan dengan pihak dalam organisasi PDBI mupun pihak luar organisasi PDBI.
d. Bekerjasama bidang Informasi dan Tehnologi dengan pihak dinas terkait untuk mendukung perkembangan kegiatan kewiditraan.
e. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
25. KEPALA BIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN
f. Meneliti perkembangan cabor drum band di Indonesia.
g. Menganalisa pembinaan prestasi cabor drum band di Indonesia.
h. Meneliti dan membuat analisa ilmiah dari mata lomba cobor drum band.
i. Menganalisa peningkatan kualitas dan kuantitas Cabang Olahraga Drum Band di Indonesia dan Luar Negeri.
j. Memberikan pertimbangan kepada Ketua Bidang Pembinaan Prestasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembinaan prestasi.
k. Menjadi pendamping dan nara sumber Kabid Binpres di bidang Peningkatan prestasi Atlet di Indonesia.
l. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas kepada Ketua Umum.
m. Membuat kajian tentang Standarisasi Peralatan.
26. KEPALA KESEKRETARIATAN.
a. Bertanggung jawab atas kegiatan kesekretariatan yang meliputi kegiatan ketata Usahaan.
b. Mengarsipkan administrasi kegiatan-kegiatan dari semua bidang PB PDB
c. Menampung surat masuk dan mengawasi surat keluar organisasi PDBI.
d. Menyusun laporan bidang kesekretariatan secara periodik.
e. Melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua Umum.
Pasal 14
PEMBAGIAN TUGAS PENGURUS PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
1. Pembagian tugas Pengurus PDBI Provinsi dan atau Pengurus PDBI Kabupaten/ Kota pada hakekatnya sama dengan pembagian tugas Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Pembagian tugas kepengurusan satuan dapat mengatur sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Persatuan Drum Band Indonesia.
B A B V
PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN
Pasal 15
PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN PENGURUS PROVINSI PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA
Setiap Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia disahkan dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia dan dilakukan pelantikan yang diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
Pasal 16
S A N K S I
1. Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia yang belum mendapatkan Surat Keputusan Pengukuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 diatas, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Musyawarah, Rapat Kerja dan berbagai kegiatan Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia yang dianggap melakukan tindakan yang merugikan dan menghambat pengembangan Persatuan Drum Band Indonesia Nasional dapat dikenai hukuman / sanksi oleh Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia berupa denda dan atau larangan mengikuti kegiatan Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.

B A B VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 17
MUSYAWARAH NASIONAL
1. Musyawarah Nasional Persatuan Drum Band indonesia diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali dan bertempat di kota yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional sebelumnya.
2. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Musyawarah Nasional adalah musyawarah yang dihadiri oleh :
a. Seluruh anggota Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
b. Anggota Musyawarah Nasional dari Provinsi ditetapkan 3 (tiga) orang Pengurus Provinsi PDBI mewakili bidang Organisasi, Bidang Pembinaan dan Prestasi, Bidang Umum.
c. Anggota Musyawarah Nasional dari Kabupaten/ Kota yang ditetapkan sebagai Peninjau dan direkumandasi oleh Pengprov PDBI setempat.
d. Seluruh anggota Dewan Penasehat.
e. Undangan dan Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.
4. Daerah yang belum mempunyai Pengurus Provinsi PDBI dan Pengurus Kabupaten/ Kota PDBI dapat mengirimkan Utusan sebagai Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.
5. Anggota Musyawarah Nasional tidak dapat diwakilkan.
6. Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 18
MUSYAWARAH PROVINSI
1. Musyawarah Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, dan bertempat di kota yang ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi sebelumnya.
2. Musyawarah Provinsi dipimpin oleh Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Musyawarah Provinsi adalah musyawarah yang dihadiri oleh anggota Musyawarah Provinsi yang terdiri dari :
a. Seluruh anggota Pengurus Provinsi.
b. Anggota Musyawarah Provinsi dari Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang dari Pengurus Kabupaten/ Kota PDBI mewakili bidang Organisasi, Bidang Pembinaan dan Prestasi dan bidang Umum.
c. Anggota Dewan Penasehat Pengurus Provinsi.
d. Undangan dan Peninjau jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Provinsi.
4. Kabupaten/ Kota yang belum mempunyai Pengurus Kabupaten/ Kota PDBI , dapat mengirimkan utusan sebagai Peninjau yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi PDBI.
5. Musyawarah Provinsi merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Persatuan Drum Band Indonesia di tingkat Provinsi.

Pasal 19
MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA
1. Musyawarah Kabupaten/ Kota Persatuan Ddrum Band Indonesia diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, dan bertempat di kota yang ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/ Kota sebelumnya.
2. Musyawarah Kabupaten/ Kota dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/ Kota Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Musyawarah Kabupaten/ Kota Persatuan Drum Band Indonesia adalah musyawarah yang dihadiri oleh anggota Musyawarah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari :
a. Seluruh anggota Pengurus Kabupaten/ Kota PDBI.
b. Utusan dari setiap satuan sebanyak 3 (tiga) orang, dimana salah satunya adalah Pembina/Ketua/Manager.
c. Seluruh anggota Dewan Penasehat Pengkab/ Pengkot PDBI.
d. Peninjau sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari setiap satuan.
4. Anggota Musyawarah Kabupaten/ Kota Persatuan Drum Band Indonesia tidak dapat diwakilkan.
5. Musyawarah Kabupaten/ Kota Persatuan Drum Band Indonesia merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Persatuan Drum Band Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 20
MUSYAWARAH LUAR BIASA
1. Musyawarah Luar Biasa Persatuan Drum Band Indonesia baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota diadakan hanya apabila diperlukan dalam keadaan sangat mendesak karena tidak mungkin menunggu sampai diadakan Musyawarah Biasa.
2. Musyawarah Luar Biasa Persatuan Drum Band Indonesia tingkat Nasional hanya dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengurus Provinsi dan didukung sekurang-kurangnya ¼ (seperempat) dari jumlah seluruh Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Musyawarah Luar Biasa Persatuan Drum Band Indonesia tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dasarnya berlaku seperti ketentuan pada ayat 2 Pasal 18 ini.

Pasal 21
TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH
1. Tugas Musyawarah menurut tingkatnya adalah :
a. Menetapkan Tata Tertib dan Acara Sidang.
b. Meminta pertanggungjawaban pengurus, berupa Laporan Kerja dan Keuangan.
c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum.
d. Memilih dan menetapkan tim formatur.
e. Menetapkan Garis Besar Haluan Kerja Program Kerja selama satu masa kepengurusan.
f. Memilih dan menetapkan tempat Musyawarah berikutnya.
g. Membicarakan dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu bagi kebutuhan dan perkembangan per-Widitra-an.
2. Musyawarah Nasional Persatuan Drum Band Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan, mengubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 22
R A P A T K E R J A
1. Rapat Kerja Nasional :
a. Diadakan 2 (dua) tahun sekali dan merupakan rapat antara Pengurus Besar dengan Pengurus Provinsi.
b. Bertugas untuk menjabarkan hasil Musyawarah Nasional serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan per-widitra-an yang belum dibicarakan di dalam Musyawarah Nasional tetapi tidak bertentangan dengan keputusan Musyawarah Nasional.
c. Dapat mengusulkan perubahan dan atau perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Rapat Kerja Provinsi :
a. Diadakan 2 (dua) tahun sekali dan merupakan rapat antara Pengurus Provinsi dengan Pengurus Kabupaten/ Kota di wilayah Pengurus Provinsi yang bersangkutan.
b. Bertugas untuk melaksanakan semua keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Provinsi dengan menyesuaikan situasi dan kondisi daerah.
3. Rapat Kerja Kabupaten/ Kota :
a. Diadakan 1 (satu) tahun sekali dan merupakan rapat antara Pengurus Kabupaten/ Kota dengan Pengurus para Pimpinan satuan Drum Band di daerahnya.
b. Bertugas untuk melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Provinsi, Rapat Kerja Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/ Kota disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

Pasal 23
SAHNYA RAPAT DAN HAK SUARA
1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi maupun Musyawarah Kabupaten/ Kota baru dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota musyawarah seperti yang tercantum pada BAB VI Pasal 17, 18, dan 19 Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia ini :
a. Jika ayat 1 tersebut diatas belum dapat dipenuhi, maka musyawarah dapat ditunda sampai dengan 2 X 60 menit.
b. Jika perpanjangan waktu telah dilaksanakan tetapi tetap belum memenuhi korum, Pimpinan dapat meminta kesepakatan kepada anggota musyawarah yang sudah ada.
c. Apabila belum diperoleh kesepakatan, dapat ditempuh melalui pemungutan suara.
2. Setiap anggota musyawarah secara pribadi memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.

Pasal 24
RAPAT PENGURUS
1. Pengurus Besar :
a. Rapat Pengurus Lengkap.
1) Rapat Pengurus Lengkap diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
2) Rapat Pengurus Lengkap dihadiri oleh :
a) Seluruh anggota Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
b) Undangan khusus yang dianggap perlu oleh Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
3) Rapat Pengurus Lengkap dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
b. Rapat Pengurus Harian.
1) Rapat Pengurus Harian dapat diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sekali.
2) Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh :
a) Unsur Ketua.
b) Unsur Sekertaris.
c) Unsur Bendahara.
d) Undangan khusus yang dianggap perlu oleh Pengurus Besar.
3) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Harian.
c. Rapat Koordinasi Bidang.
1) Rapat Koordinasi Bidang diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dilaksanakan menjelang Rapat Pengurus Lengkap.
2) Rapat Koordinasi Bidang dihadiri oleh seluruh anggota komisi dibidang yang bersangkutan serta dipimpin oleh Ketua Bidang.
2. Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/ Kota :
Rapat Pengurus Lengkap, Rapat Pengurus Harian, dan Rapat Bidang di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota diadakan dan dilaksanakan sama dengan yang berlaku bagi Rapat Pengurus ditingkat Nasional.

Pasal 25
DEWAN PENASEHAT DAN PERLINDUNGAN
1. Dewan Penasehat berkedudukan ditempat yang sama dengan kedudukan Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia menurut tingkatnya.
2. Anggota Dewan Penasehat untuk masing-masing tingkat kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Dewan Penasehat berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang.
b. Dipilih dan disahkan oleh Rapat Kerja Persatuan Drum Band Indonesia menurut tingkatnya.
3. Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat adalah :
a. Memberikan saran, pertimbangan dan bantuan kepada Pimpinan Persatuan Drum Band Indonesia diminta atau tidak diminta.
b. Turut membantu memelihara dan meningkatkan hubungan Persatuan Drum Band Indonesia dengan masyarakat dan pemerintah.
c. Memberikan perlindungan bagi nama baik organisasi Persatuan Drum Band Indonesia.
4. Badan Perlindungan diserahkan kepada masing-masing Pengurus menurut keperluan.

B A B VII
D O P I N G
Pasal 26
PENGONTROLAN TERHADAP OBAT TERLARANG
1. Penggunaan obat perangsang oleh atlit Drum Band adalah perbuatan yang dilarang, sesuai dengan peraturan didalam World Anti Doping Code dari World Anti Doping Agency (WDA).
2. Pemeriksaan penggunaan obat terlarang (tes doping) dilakukan melalui pengambilan urine.
3. Pelanggaran doping dinyatakan telah dilakukan/terjadi apabila :
a. Zat terlarang itu diketemukan didalam urine yang diambil dan dinyatakan positif oleh laboratorium doping.
b. Seorang atlit yang menolak pemeriksaan doping dianggap telah melakukan doping dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Seseorang yang terbukti telah membantu atau menghasut atlit untuk menggunakan zat terlarang.
4. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia berhak untuk melakukan tes doping terhadap semua atlit asuhan dilingkungan Persatuan Drum Band Indonesia.
5. Pelaksanaan tes doping dapat dilakukan selama perlombaan berlangsung ataupun diluar perlombaan.
6. Dalam pelaksanaan tes doping Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia wajib menerapkan tata cara dan prosedur pengambilan urine serta berhak memberikan sanksi maupun menjatuhkan hukuman kepada atlit dan atau pihak lain yang nyata- nyata terbukti melakukan pelanggaran doping seperti yang disebutkan dalam ayat 2.
7. Semua ketentuan aturan tes doping serta dalam pelaksanaannya akan mengacu kepada peraturan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan dan diberlakukan oleh KONI Pusat.
B A B VIII
LAMBANG, BENDERA, LAGU, DAN ATRIBUTE PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA
Pasal 27
1. Lambang, Bendera, Lagu, dan Atribute Persatuan Drum Band Indonesia yang dimaktubkan di lampiran 1, 2, dan 3 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia.
a. Lambang.
Lambang Persatuan Drum Band Indonesia adalah seperti tergambar didalam lampiran dengan uraian sebagai berikut :
1) Makna Lambang.
a) Lotus (bunga teratai) dengan kelopak 5
dan lingkaran besar didalamnya
b) Lingkaran
c) Komposisi alat
d) Lima lingkaran warna putih
= melambangkan bahwa warga Persatuan Drum Band Indonesia
memiliki ide/cita-cita yang senan- tiasa berlandaskan Pancasila. = menunjukkan kebulatan tekad. = Mace, Snare Drum, dan Bellyra
menunjukkan unit-unit (satuan) Drum Band.
= Persatuan Drum Band Indonesia bergandengan adalah anggota
KONI dan KOI yang senantiasa menjunjung tinggi Olympism.
e) Tulisan ”Persatuan Drum Band Indonesia” dicantumkan dalam kelopak
bunga.
2) Makna Warna.
a) Biru = persada nusantara.
b) Kuning = keluhuran cita-cita.
c) Merah = sifat kesatria dalam perjuangan memajukan bangsa dan negara.
d) Putih = sportifitas dan menjunjung tinggi amatirisme
selaku anggota KONI dan KOI.
3) Untuk lambang Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia sesuai dengan lambang Persatuan Drum Band Indonesia (lihat contoh).
4) Untuk lambang Pengurus Provinsi / Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia sesuai dengan aslinya ditambah nama Provinsi / Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibawah lingkaran (lihat contoh).
b. Bendera.
1) Bendera Persatuan Drum Band Indonesia berwarna putih yang melambangkan jiwa dan semangat sportifitas bangsa Indonesia, bergaris biru sebanyak 8 (delapan) garis yakni menunjukkan 8 (delapan) daerah saat dibentuknya Persatuan Drum Band Indonesia pada Kongres I tahun 1981, serta ditengahnya digambarkan secara lengkap Lambang Persatuan Drum Band Indonesia sebagaimana dirinci pada Pasal 27 ayat 1.a.
2) Bentuk, warna, dan ukuran Bendera Persatuan Drum Band Indonesia adalah sebagaimana dirinci didalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
c. Lagu.
Persatuan Drum Band Indonesia memiliki lagu HYMNE dan MARS Persatuan Drum Band Indonesia.
1) Lagu Hymne digunakan untuk upacara – upacara resmi (Opening Ceremony), guna menanamkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Persatuan Drum Band Indonesia.
2) Lagu Mars digunakan sebagai salah satu lagu wajib dalam setiap kejuaraan khususnya untuk nomor Lomba Baris-berbaris.
d. Seragam.
Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh pengurus dan anggota sesuai dengan tingkatannya, terdiri atas :
1) Pakaian Seragam Upacara (lihat contoh).
2) Pakaian Seragam Harian (lihat contoh).
3) Pakaian Seragam Lapangan (lihat contoh).
2. Pranata perlakuan terhadap lambang, bendera, lagu dan atribute Persatuan Drum Band Indonesia ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB IX
KEUANGAN DAN HARTA BENDA
Pasal 28
UANG PANGKAL
1. Setiap satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Korps Musik anggota Persatuan Drum Band Indonesia wajib membayar uang pangkal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pengurus Provinsi.
2. Masing-masing Pengurus Provinsi menyetorkan uang pangkal sebesar 30% dari jumlah uang pangkal yang diterima dari masing-masing Pengurus Provinsi kepada Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Bagi satuan-satuan yang belum ada Pengurus Kabupaten/ Kota dan Pengurus Provinsinya, uang pangkal disetorkan langsung kepada Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
4. Uang pangkal hanya dibayar satu kali selama menjadi anggota Persatuan Drum Band Indonesia dan tidak dapat diminta kembali apabila satuan tidak lagi menjadi anggota Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 29
UANG IURAN
1. Setiap satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Korps Musik anggota Persatuan Drum Band Indonesia wajib membayar uang iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pengurus Kabupaten/Kota.
2. Masing-masing Pengurus Kabupaten/Kota wajib menyetorkan uang iuran sebesar 30% dari jumlah iuran yang diterima dari satuan-satuan yang menjadi anggotanya kepada Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Masing-masing Pengurus Provinsi wajib menyetorkan uang iuran sebesar 10% dari jumlah uang iuran yang diterima dari masing-masing Pengurus Kabupaten/Kota diwilayahnya kepada Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
4. Bagi satuan-satuan yang belum ada Pengurus Kabupaten/Kota, uang iuran disetorkan langsung kepada Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia.
5. Bagi satuan-satuan yang belum ada Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsinya, uang iuran disetorkan langsung kepada Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
6. Uang iuran dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjadi anggota Persatuan Drum Band Indonesia dan tidak dapat diminta kembali apabila satuan tidak lagi menjadi anggota Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 30
D O N A S I
1. Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia dapat menerima donasi, yaitu pemberian dari perseorangan, badan usaha, perkumpulan ataupun yayasan yang sifatnya tidak mengikat baik berupa uang, benda maupun fasilitas secara teratur.
2. Pemberian atau bantuan tersebut pada ayat 1 Pasal 30 ini disebut donasi apabila diberikan dengan sukarela dan serendah-rendahnya bernilai sebesar uang iuran bulanan Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 31
USAHA LAIN-LAIN
1. Untuk mencukupi anggaran pembiayaan dan belanja organisasi, Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia menurut tingkatnya dapat melakukan usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Seluruh hasil dari usaha lain-lain itu dimasukkan ke kas Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia dan dicatat sebagai harta benda yang dikelola menurut yang ditetapkan oleh Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 32
P E M B U K U A N
1. Tata laksana pembukuan dijalankan secara terbuka dalam tertib administrasi pembukuan keuangan yang baik.
2. Tahun buku dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berikutnya.
Pasal 33
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
1. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia diaudit oleh internal auditor.
2. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada Musyawarah Nasional Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia menyampaikan
pertanggungjawaban keuangan kepada Musyawarah Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia diaudit oleh internal auditor.
4. Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Musyawarah Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia diaudit oleh internal auditor.

Pasal 34
H A R T A B E N D A
Harta benda yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia ini ialah semua benda yang mempunyai arti dan atau nilai guna keperluan Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 35
PENGURUSAN HARTA BENDA
1. Seluruh harta benda wajib dicatat dalam inventaris dan dikelola dalam pembukuan secara tertib serta dapat dipertanggung – jawabkan.
2. Seluruh harta benda Persatuan Drum Band Indonesia wajib dipelihara dengan sebaik- baiknya.
3. Penghapusan, penjualan, penghibahan atau pertukaran harta benda Persatuan Drum Band Indonesia dilakukan oleh Rapat Pengurus Lengkap menurut tingkatnya dan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Persatuan Drum Band Indonesia.
B A B X
PERLOMBAAN-PERLOMBAAN
Pasal 36
JENIS PERLOMBAAN
1. Jenis perlombaan yang diadakan oleh Persatuan Drum Band Indonesia adalah :
a. Kejuaraan Tertutup.
1) Satuan Kecil.
a) Junior.
b) Senior.
2) Satuan Besar.
a) Junior.
b) Senior.
b. Kejuaraan Terbuka.
2. Kejuaraan Tertutup Satuan Kecil Junior (kelompok Umur 10-14 tahun) adalah jenis perlombaan yang diadakan bagi satuan-satuan Drum Band yang menggunakan Peraturan Lomba sesuai Surat Keputusan PB. PDBI yang dipergunakan pada Pekan Olahraga Nasional.
Jenjang Kejuaraan terdiri dari :
a. Juara Pekan Olahraga ditingkat Kabupaten/ Kota.
b. Juara Pekan Olahraga ditingkat Provinsi/ Daerah Istimewa/ Daerah Khusus.
c. Juara Pekan Olahraga ditingkat wilayah/ regional.
d. Juara Nasional Satuan Kecil Junior.
3. Kejuaraan Tertutup Satuan Kecil Senior (kelompok umur 15-26 tahun )adalah jenis perlombaan yang diadakan bagi satuan-satuan Drum Corps yang menggunakan Peraturan Lomba sesuai Surat Keputusan PB. PDBI yang dipergunakan pada Pekan Olahraga Nasional.
Jenjang Kejuaraan terdiri dari :
a. Juara Pekan Olahraga ditingkat Kabupaten/ Kota.
b. Juara Pekan Olahraga ditingkat Provinsi/ Daerah Istimewa/ Daerah Khusus.
c. Juara Pekan Olahraga ditingkat wilayah/ regional.
d. Juara Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional.
4. Kejuaraan Tertutup Satuan Besar adalah jenis perlombaan yang diadakan bagi satuan- satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Military & Police Band/ Korps Musik anggota Persatuan Drum Band Indonesia.
Jenjang Kejuaraan terdiri dari :
a. Juara Cabang ditingkat Kabupaten/ Kota.
b. Juara Provinsi ditingkat Provinsi/ Daerah Istimewa/ Daerah Khusus.
c. Juara Wilayah ditingkat wilayah/ regional.
d. Juara Nasional ditingkat nasional.
5. Kejuaraan Terbuka adalah jenis perlombaan yang diadakan :
a. Bagi satuan-satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Military & Police Band/ Korps Musik anggota Persatuan Drum Band Indonesia yang sifatnya tidak memperebutkan Juara berjenjang.
b. Dapat diikuti oleh satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Military & Police Band/ Korps Musik setelah memperoleh rekomendasi sekurang-kurangnya dari Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia.
c. Dapat dilaksanakan dalam lingkup terbatas yaitu sedaerah Kabupaten/ Kota atau sedaerah Provinsi/ Daerah Istimewa/ Daerah Khusus dan bersifat tidak terbatas.
d. Dapat diselenggarakan oleh suatu lembaga/ organisasi/ badan/ yayasan/ instansi resmi setelah mendapatkan ijin dari Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia menurut sifatnya :
1) Pengurus Provinsi bagi yang sifatnya terbatas.
2) Pengurus Besar bagi yang sifatnya tidak terbatas.
6. Semua jenis perlombaan widitra diatur dengan Surat Keputusan Pengurus Besar untuk tingkat Nasional dan oleh Pengurus Provinsi untuk tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota.
7. Semua jenis perlombaan widitra wajib menggunakan peraturan perlombaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lomba.
8. Untuk Kejuaraan Tertutup Satuan Kecil setiap satuan wajib mengikuti mata lomba :
a. Berbaris Jarak Pendek putra, putri, campuran.
b. Ketahanan dan Ketepatan Berbaris putra, putri, campuran.
c. Baris-berbaris.
d. Unjuk Gelar.
9. Untuk Kejuaraan Tertutup Satuan Besar setiap satuan wajib mengikuti mata lomba :
a. Padarampak
b. Berbaris Jarak Pendek.
c. Ketahanan dan Ketepatan Berbaris.
d. Baris-berbaris.
e. Unjuk Gelar.
10. Lagu yang akan dijadikan Lagu Wajib dalam Kejuaraan Tertutup diputuskan oleh Rapat Kerja Nasional.

Pasal 37
KEJUARAAN NASIONAL
1. Kejuaraan Nasional merupakan tingkat Kejuaraan Tertinggi dan resmi dari semua jenis kejuaraan widitra di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Kejuaraan Nasional hanya dapat diikuti oleh satuan-satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Korps Musik yang telah menyandang Pemenang/Juara Pertama Kejuaraan Provinsi/Wilayah.
3. Kejuaraan Nasional diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan pembagian sebagai berikut :
a. Kejuaraan Nasional Satuan Besar dilaksanakan setiap tahun genap.
b. Kejuaraan Nasional Satuan Kecil dilaksanakan setiap tahun ganjil.

Pasal 38
KEJUARAAN WILAYAH
1. Kejuaraan Wilayah merupakan tingkat kejuaraan dengan derajat satu tingkat dibawah Kejuaraan Nasional dan resmi dari semua jenis kejuaraan widitra di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar bersama dengan Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia dimana kejuaraan itu diadakan.
2. Kejuaraan Wilayah hanya dapat diikuti oleh satuan-satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Korps Musik yang telah menyandang Pemenang/ Juara Pertama Kejuaraan Daerah dan diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 39
KEJUARAAN PROVINSI
1. Kejuaraan Provinsi merupakan tingkat kejuaraan tertinggi dan resmi dari semua jenis kejuaraan widitra di Provinsi/ Daerah Istimewa/ Daerah Khusus yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Kejuaraan Provinsi hanya dapat diikuti oleh satuan-satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Korps Musik yang telah menyandang Pemenang/ Juara Pertama Kejuaraan Kabupaten/ Kota dan diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 40
KEJUARAAN KABUPATEN/KOTA
1. Kejuaraan Kabupaten/Kota merupakan tingkat kejuaraan tertinggi dan resmi dari semua jenis kejuaraan widitra di Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Kejuaraan Kabupaten/Kota diikuti oleh semua satuan Drum Band/ Marching Band/ Drum Corps/ Korps Musik yang ada di Kabupaten/ Kota dimana Pengurus Kabupaten/ Kota berada dan diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 41
KEJUARAAN KLASEMEN DAN DIVISI
1. Persatuan Drum Band Indonesia dapat menyelenggarakan jenis lomba yang dinamakan Kejuaraan Klasemen dan Kejuaraan Divisi.
2. Kejuaraan Klasemen merupakan tingkat kejuaraan yang diselenggarakan dengan didasarkan pada persyaratan khusus tertentu seperti umur, sekolah, profesi, dan diadakan Setiap Tahun.
3. Kejuaraan Divisi merupakan tingkat kejuaraan yang diselenggarakan dengan didasarkan derajat keterampilan satuan.
4. Penyelenggaraan Kejuaraan Klasemen dan Kejuaraan Divisi harus seijin Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia dan pelaksanaannya wajib mempergunakan Peraturan Lomba sesuai dengan Surat Keputusan PDBI.
Pasal 42
KEJUARAAN TERBUKA
1. Kejuaraan terbuka adalah jenis perlombaan yang diikuti oleh satuan-satuan yang terdaftar sebagai anggota PDBI maupun yang belum terdaftar.
2. Kejuaraan terbuka menggunakan peraturan khusus.
3. Kejuaraan terbuka dapat dilaksanakan mulai tingkat Pusat sampai tingkat Kabupaten/ Kota.
4. Penyelenggaraan Kejuaraan terbuka harus seijin Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia sesuai dengan tingkatnya.
a. Kejuaraan terbuka tingkat Nasional dan regional harus mendapatkan ijin dari Pengurus Besar PDBI.
b. Kejuaran terbuka tingkat provinsi harus mendapatkan ijin dari Pengurus provinsi PDBI setempat.
c. Kejuaraan terbuka tingkat Kabupaten/ Kota harus mendapatkan ijin dari Pengurus Kabupaten/ Kota PDBI setempat.

B A B XI
P E R L A W A T A N
Pasal 43
1. Perlawatan satuan Widitra keluar negeri diatur sebagai berikut :
a. Perlawatan satuan Widitra keluar negeri harus mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Provinsi PDBI setempat, untuk dimintakan ijin dari Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia selanjutnya PB PDBI meneruskan ke KOI Pusat dan Kemenpora (Pemerintah) untuk mendapatkan rekomendasi.
b. Perlawatan Satuan Widitra atas nama Pengurus Provinsi PDBI harus mendapatkan ijin dari Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia selanjutnya PB PDBI meneruskan ke KOI Pusat dan Kemenpora (Pemerintah) untuk mendapatkan rekomendasi.
c. Perlawatan Satuan Widitra atas nama PB PDBI harus mendapat rekomendasi dari KOI Pusat dan Kemenpora (Pemerintah).
2. Widitra yang mengadakan perlawatan ke luar negeri menyimpang dari ketentuan Pasal
42 ayat 1.a. s/d ayat 1.c. dapat dikenakan sanksi organisasi.

B A B XII
PENGUMUMAN DAN PENERANGAN
Pasal 44
1. Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia berhak mengeluarkan pengumuman dan penerangan melalui pers/ radio/ televisi Republik Indonesia/ televisi swasta atau alat- alat publik yang dianggap perlu, baik mengenai keputusan rapat, instruksi atau peraturan dan hal lain yang berkaitan dengan per-widitra-an pada umumnya.
2. Pengumuman dan penerangan seperti dimaksud dalam ayat 1 Pasal 44 ini dikeluarkan oleh Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia menurut tingkatnya melalui Sekertaris Umum dan Hubungan Masyarakat Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia tidak bertanggungjawab atas adanya pengumuman dan penerangan yang menyimpang dari Pasal 44 ayat 1 dan 2 di atas.
4. Terhadap anggota Persatuan Drum Band Indonesia yang dengan sengaja mengeluarkan dan atau penerangan yang merugikan nama baik Persatuan Drum Band Indonesia dan menyimpang dari Pasal 44 ayat 1 dan 2 ini dikenakan sanksi organisasi.

B A B XIII
MUTASI ATLIT DAN PELATIH
Pasal 45
U M U M
1. Mutasi atlit dan pelatih adalah mencakup pelatih dan atlit yang dilakukan antar provinsi di koordinir serta menjadi tanggunjawab Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia dimana perpindahan tersebut dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
a. Pindah Club.
b. Pindah domisili daerah.
c. Pindah tempat pekerjaan.
d. Pindah karena ikut suami/istri.
2. Mutasi atlit dan pelatih adalah berdasarkan ketentuan / peraturan mutasi olahragawan yang ditetapkan serta berlaku secara nasional.
3. Pelaksanaan mutasi atlit dan pelatih dilakukan oleh sekretariat Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia yang dipimpin oleh Sekertaris Umum.
4. Mutasi dapat dilakukan apabila daerah yang dituju oleh atlit / pelatih memberikan dana kompensasi pembinaan kepada daerah asal.
5. Besarnya dana kompensasi pembinaan diberikan kepada :
a. Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Cabang sebesar 50%.
b. Pelatih sebesar 50% (jika yang pindah atlit).

Pasal 46
TATA CARA
1. Permohonan mutasi disampaikan secara resmi oleh atlit dan atau pelatih yang bersangkutan secara tertulis kepada perkumpulan/ pengurus Kabupaten/ Kota/ Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia asal dari atlit yang bersangkutan.
2. Permohonan mutasi keanggotaan dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap untuk
disampaikan dan atau diberikan kepada :
a. Perkumpulan dan Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia asal.
b. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
c. Perkumpulan dan Pengurus Provinsi/ Pengurus Cabang Persatuan Drum Band Indonesia yang dituju.
d. Atlit dan atau pelatih yang bersangkutan (arsip).
3. Persetujuan dimutasi keanggotaan dibuat dan dikeluarkan secara resmi oleh Pengurus Provinsi asal atlit / pelatih secara tertulis.
4. Permohonan mutasi harus disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
a. Biodata atlit / pelatih, riwayat latihan dan data kesehatan.
b. Bukti penyelesaian dana kompensasi pembinaan.
5. Persetujuan mutasi keanggotaan dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap untuk
disampaikan dan atau diberikan kepada :
a. Perkumpulan dan Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia asal.
b. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
c. Perkumpulan dan Pengurus Provinsi / Pengurus Cabang Persatuan Drum Band Indonesia yang dituju.
d. Atlit dan atau pelatih yang bersangkutan (arsip).
6. Kesediaan menerima perpindahan keanggotaan atlit di buat dan di keluarkan secara tertulis oleh Pengurus Provinsi yang dituju.
7. Kesediaan menerima perpindahan keanggotaan atlit dibuat sebanyak 4 (empat)
rangkap untuk disampaikan dan atau diberikan kepada :
a. Perkumpulan dan Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia asal.
b. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
c. Perkumpulan dan Pengurus Provinsi / Pengurus Cabang Persatuan Drum Band Indonesia yang dituju.
d. Atlit dan atau pelatih yang bersangkutan (arsip).
8. Bilamana Pengurus Provinsi yang dituju tidak menerima permohonan kepindahan atlit yang bersangkutan, maka Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia akan meminta kepada atlit yang bersangkutan, Pengurus Provinsi asal dan Pengurus Provinsi yang dituju untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah.
9. Keputusan mutasi atlit dan pelatih dibuat dan dikeluarkan secara resmi oleh Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.

Pasal 47
STATUS DAN WAKTU PENYELESAIAN MUTASI
1. Waktu penyelesaian keanggotaan perkumpulan / daerah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.
2. Status mutasi atlit ditetapkan sebagai berikut :
a. Jangka waktu / masa penyelesaian mutasi bagi atlit dan pelatih ditetapkan selama 3 (bulan) terhitung mulai diterimanya permohonan pindah.
b. Atlit yang melakukan perpindahan memiliki status keanggotaan ”STATUS MUTASI” yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
c. Atlit dalam status mutasi wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana terinci berikut ini :
1) Atlit status mutasi selama belum memperoleh keputusan pindah keanggotaan tidak diperkenankan mendaftarkan diri ikut perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota Persatuan Drum Band Indonesia maupun oleh perkumpulan.
2) Keikut sertaan atlit status mutasi didalam perlombaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.c.1) diatas adalah dikoordinir oleh sekretariat Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia dengan status sebagai peserta khusus yang hasil prestasinya tidak dapat dipakai untuk merebut atau memperoleh medali maupun nilai yang mengatasnamakan (mewakili) daerah atau perkumpulan.
3) Atlit status mutasi memiliki hak untuk berlomba mewakili Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia apabila yang bersangkutan mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam seleksi.

Pasal 48
HAK VETO (KEPUTUSAN MUTLAK)
1. Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia memiliki hak veto yang merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.
2. Sebelum hak veto diberlakukan, maka Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia berkewajiban untuk melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang bersangkutan dan berhak melakukan :
a. Perpanjangan status mutasi diberikan kepada olahragawan yang mengalami hambatan didalam memperoleh keputusan pindah keanggotaan sesuai waktu/masa yang ditetapkan yaitu 3 (tiga) bulan.
b. Perpanjangan status mutasi dapat dikeluarkan berdasarkan pengajuan secara tertulis yang dilakukan / ditandatangani oleh atlit / pelatih yang bersangkutan.
c. Perpanjangan mutasi anggota hanya dapat diberikan / dilakukan 1 (satu) kali
selanjutnya apabila masih belum diperoleh penyelesaian maka permasalahan tersebut diajukan kepada Pimpinan perkumpulan / Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia untuk diputuskan.
3. Hak veto diberlakukan setelah persyaratan mutasi atlit/ pelatih terpenuhi (seperti
tercantum dalam Pasal 45 s/d. 47).

B A B XIV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 49
1. Permintaan anggota untuk mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum diadakan Musyawarah Nasional.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Musyawarah Nasional.

B A B XV
P E M B U B A R A N
Pasal 50
1. Persatuan Drum Band Indonesia hanya dapat dibubarkan oleh :
a. Pemerintah Republik Indonesia.
b. Musyawarah Nasional yang khusus membicarakannya dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Musyawarah Nasional.
2. Penyelesaian tentang harta milik Persatuan Drum Band Indonesia akibat pembubaran ditentukan dalam musyawarah tersebut.
3. Musyawarah seperti dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 ini dapat diadakan atas usul Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia atau sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) jumlah anggota biasa Persatuan Drum Band Indonesia.

B A B XVI
LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 51
1. Pengunduran diri Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia secara keseluruhan (en bloc) hanya dapat dibenarkan apabila mendapat persetujuan dari sekurang- kurangnya ½ (setengah) jumlah anggota Persatuan Drum Band Indonesia.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan peraturan Pengurus Besar Persatuan Drum Band Indonesia.
3. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Drum Band Indonesia ini berlaku sejak disahkan.

Disahkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Desember 2013
PENGURUS BESAR
PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA KETUA UMUM,
Brigjen. Raharjo S.Sos